Jakarta – Mei biasanya riuh dengan kepalan tangan di jalanan. Namun, di tengah gempuran deindustrialisasi dan panasnya tensi geopolitik Iran-Israel yang mengacak-acak harga energi, buruh Indonesia tidak bisa lagi sekadar “jualan suara” demi kenaikan upah recehan.
Dalam diskusi publik yang digelar Agenda 45 di Tebet (4/5/2026), muncul sebuah lompatan logika yang radikal: Buruh harus jadi pemilik alat produksi melalui kepemilikan saham.
Infiltrasi ke Jantung Kekuasaan
Diskusi bertajuk “Saham dan Tripartit Bagi Kesejahteraan Buruh” ini bukan sekadar omon-omon. Menariknya, panggung ini diisi oleh para aktivis yang kini sudah “masuk ke dalam sistem”. Ada Ilhamsyah (Ketua KPBI) yang kini menjabat Komisaris PT Pelindo, dan Dominggus Oktavianus yang menduduki kursi Komisaris PT Pupuk Kujang.
Bagi peserta diskusi seperti Web Warrow, fenomena ini adalah “Infiltrasi Strategis”. Kehadiran para tokoh buruh di kursi BUMN dianggap sebagai jembatan emas untuk menyisipkan kepentingan kelas pekerja langsung ke dalam kebijakan negara—bukan lagi berteriak dari luar pagar.
Realitas Brutal: Angka yang Menyakitkan
Ilhamsyah membeberkan fakta pahit: dari 160 juta angkatan kerja di Indonesia, hanya sekitar 3-4% yang tergabung dalam serikat buruh (union density).
“Posisi tawar kita tipis. Bagaimana mau bicara kedaulatan kalau yang berserikat saja segelintir?”
Targetnya ambisius: menaikkan angka tersebut ke 30%. Tanpa massa yang terorganisir, wacana kepemilikan saham hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.
Peta Jalan Menuju Kedaulatan Ekonomi
Apakah saham untuk buruh itu solusi nyata atau sekadar ilusi? Para panelis sepakat, ini bisa jadi kenyataan asal tiga syarat “harga mati” ini terpenuhi:
- Regulasi yang Berpihak: Pemerintah wajib bikin payung hukum agar buruh bisa punya saham secara kolektif.
- Koperasi sebagai Benteng: Saham tidak boleh dimiliki individu agar tidak gampang dijual, melainkan dikelola oleh koperasi atau serikat.
- Haramkan Mental Pemburu Rente: Harus ada pengawasan ketat supaya elit serikat tidak “main mata” dengan saham untuk kepentingan pribadi.
Strategi Baru: Subsidi Hidup, Bukan Cuma Gaji
Warsito Ellwein dari Agenda 45 menawarkan perspektif cerdas. Daripada terus-menerus menuntut kenaikan upah yang bikin pengusaha gerah dan memicu inflasi, lebih baik mendesak negara menyubsidi biaya hidup riil.
Jika negara menjamin perumahan murah, kesehatan gratis, dan pendidikan terjamin bagi keluarga buruh, beban hidup akan turun secara otomatis tanpa harus mengguncang biaya produksi industri.***
