“Di Balik Angka Semu: Menggugat Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja dan Nasib Pekerja Rentan”
Oleh: Labor Institute Indonesia
Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,25% dan pengangguran di level 4,74% disambut sebagai prestasi ekonomi. Namun, Labor Institute Indonesia memandang angka-angka ini sebagai “statistik permukaan” yang gagal menangkap kedalaman krisis di akar rumput. Terjadi anomali hebat ketika statistik menunjukkan perbaikan, namun gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ketidakpastian nasib honorer justru berada di titik nadir.
Paradoks Statistik
Labor Institute Indonesia mencatat tiga poin krusial yang mengaburkan realita lapangan kerja saat ini:
- Ilusi Penurunan Pengangguran: Penurunan angka pengangguran ke 4,74% lebih banyak didorong oleh pertumbuhan sektor informal (gig economy) yang rapuh. Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal (pabrik/kantor) dan beralih menjadi kurir atau pekerja lepas tetap dihitung “bekerja”. Secara statistik mereka terserap, namun secara kesejahteraan mereka kehilangan jaminan kesehatan, pensiun, dan kepastian upah.
- Anomali Kemiskinan: Garis kemiskinan sebesar Rp641.443/bulan dipandang terlalu rendah dan tidak realistis terhadap kenaikan biaya hidup 2025. Jika ambang batas ditingkatkan sedikit saja mendekati standar biaya hidup layak, jumlah penduduk miskin akan melonjak drastis, membuktikan bahwa banyak pekerja kita berada di zona “hampir miskin”.
Sektor Industri: Hilirisasi vs Padat Karya
Terdapat ketimpangan orientasi kebijakan industri yang merugikan angkatan kerja masif:
- Hilirisasi yang Eksklusif: Investasi besar di sektor mineral (smelter) bersifat padat modal. Meskipun menyerap tenaga kerja, jumlahnya tidak sebanding dengan jutaan pencari kerja baru setiap tahunnya.
- Runtuhnya Benteng Padat Karya: Industri tekstil, alas kaki, dan furnitur terus mengalami kontraksi. Tanpa perlindungan terhadap serbuan produk impor, sektor ini akan terus melakukan PHK masal, meninggalkan lubang besar dalam penyerapan tenaga kerja lulusan SMA/SMK.
Krisis Honorer: Bom Waktu Sosial
Labor Institute Indonesia memberikan peringatan keras terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Meskipun skema PPPK ditawarkan, realita di daerah menunjukkan:
- Ketidakmampuan Fiskal Daerah: Banyak pemerintah daerah tidak memiliki anggaran cukup untuk mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK sesuai standar.
- Hilangnya Pelayanan Publik: Ancaman pengangguran massal bagi honorer administrasi dan teknis akan melumpuhkan birokrasi di tingkat lokal dan menambah beban sosial baru di daerah.
Rekomendasi
Untuk menyelaraskan data makro dengan kesejahteraan nyata, kami mendesak pemerintah untuk:
- Moratorium PHK Sektor Padat Karya: Memberikan insentif biaya energi dan kemudahan ekspor khusus bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK.
- Audit Kualitas Pekerjaan: Pemerintah harus mulai merilis Indeks Kerja Layak (Decent Work Index), bukan hanya angka pengangguran terbuka, untuk memantau berapa banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial.
- Skema Transisi Honorer yang Inklusif: Membuka jalur “PPPK Paruh Waktu” sebagai jaring pengaman agar tidak ada tenaga honorer yang kehilangan penghasilan secara mendadak.
- Penguatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Mempermudah akses klaim dan meningkatkan nilai manfaat bagi pekerja yang terdepak dari sektor formal agar tidak langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Ekonomi tidak boleh hanya tumbuh dalam deretan angka, tetapi harus tumbuh di dalam saku dan piring makan para pekerja. Labor Institute Indonesia akan terus mengawal agar kebijakan ketenagakerjaan 2026 lebih memprioritaskan martabat pekerja di atas sekadar angka statistik.
Jakarta, Februari 2026
Lukman Hakim
